Hebat, Penilaian KPK, Pemprov Peringkat Teratas dalam Upaya Pencegahan Korupsi

Manado, PilarSulut.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven OE Kandouw peringkat I atas pemenuhan dokumen dan sistem tata kelola pemerintahan sebagaimana yang diharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap 8 sektor area intervensi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK dalam progres keberhasilan nasional upaya pencegahan korupsi Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, Pemprov Sulut meraih nilai tertinggi yakni 68,34 pada semester I.

Torehan prestasi ini menjadi bukti komitmen Gubernur Olly dan Wagub Steven dalam mendukung penuh upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Sulut, juga implementasi dari visi dan misi Gubernur Olly dan Wagub Kandouw untuk mewujudkan Sulut yang berkepribadian melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan dan akuntabel.

Ke-8 sektor area intervensi Korsupgah KPK, yakni Perencanaan dan Penganggaran APBD; Pengadaan Barang dan Jasa; Pelayanan Terpadu satu pintu; Kapabilitas APIP; Manajemen ASN; Optimalisasi Pendapatan Daerah; Manajemen Aset Daerah dan Dana Desa untuk kabupaten/kota.

Selain berhasil menduduki peringkat I atas pemenuhan dokumen dan sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia, tingkat persentase kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk Pemprov Sulut mencapai 100 persen berdasarkan penarikan data dari aplikasi penyampaian LHKPN yang disediakan KPK.

Diketahui, LHKPN merupakan daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara, beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan, yang dituangkan di dalam formulir LHKPN.

Kewajiban penyelenggara negara yaitu bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan sesudah menjabat serta melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pension; dan mengumumkan harta kekayaannya.

Penyelenggara negara yang dimaksud dalam Peraturan Gubernur Sulut Nomor 28 Tahun 2017 tentang LHKPN di lingkup Pemprov Sulut adalah: gubernur; wakil gubernur; pejabat eselon I, II, III dan yang disamakan; pejabat fungsional auditor dan pejabat fungsional pengawas urusan pemerintahan di daerah (P2UPD).

Kemudian pejabat pengelola keuangan yang meliputi bendahara umum daerah; pengguna anggaran; kuasa pengguna anggaran; kuasa bendahara umum daerah; bendahara pengeluaran; bendahara pengeluaran pembantu; bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu;

Selain itu, penyelenggara negara lainnya yang harus melaporkan LHKPN yaitu pejabat pembuat komitmen; pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah, pengelola unit layanan pengadaan (ULP) dan pejabat tertentu atas permintaan KPK.

Sebagaimana diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Pemprov Sulut bersinergi dalam mencegah korupsi di Sulut. Selama ini KPK RI terus memonitor pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan korupsi di provinsi dan kabupaten/kota. Pun di masa pandemi Covid-19, koordinasi dilakukan secara online.

Pemprov, Pemkab dan Pemkot yang Masuk 20 Besar Berdasarkan Nilai Capaian Progres MCP Korsupgah Nasional Semester I

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
2. Pemerintah Kabupaten Soppeng
3. Pemerintah Kota Bukittingg
4. Pemerintah Kabupaten Lamongan
5. Pemerintah Kabupaten Banggai
6. Pemerintah Kabupaten Pinrang
7. Pemerintah Kabupaten Klungkung
8. Pemerintah Kabupaten Sampang
9. Pemerintah Provinsi Bali
10. Pemerintah Kabupaten Agam
11. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
12. Pemerintah Kabupaten Tangerang
13. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
14. Pemerintah Kabupaten Bombana
15. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
16. Pemerintah Kabupaten Lebak
17. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
18. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
19. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
20. Pemerintah Kabupaten Sinjai. (*)

Komentar Facebook

komentar

Baca Juga

Pjs Gubernur Fatoni Kunjungi Seluruh Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, Fokus Soal Covid-19

Manado, PilarSulut.com – Pjs Gubernur Sulawesi Utara Agus Fatoni bersama Forkopimda Sulut melakukan kunjungan kerja …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *