Headline

Empat Tahun Kepemimpinan ODSK & Capaiannya di Bidang Balitbang dan Hukum

Empat Tahun Kepemimpinan ODSK & Capaiannya di Bidang Balitbang dan Hukum

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE dan Wakil Gubernur Drs Steven O E Kandouw (ODSK)

Manado, PilarSulut.com – Tepatnya hari ini, Rabu 12 Februari 2020, dimana pemerintahan Sulawesi Utara (Sulut) dibawah kepemimpinan Gubernur, Olly Dondokambey, SE dan Wakil Gubernur Drs Steven O E Kandouw (ODSK) telah melewati Empat Tahun kepemimpinannya.

Tentunya selama keberlangsungan kepemimpinan ODDK, banyak capaian yang telah dibuat dan dirasakan oleh masyarakat di Bumi Nyiur melambai ini. Seperti pada bidang Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) serta di bidang Hukum.

Di Bidang Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Daerah Sulawesi Utara

Pelaksanaan kegiatan kajian strategis Nasional dan Daerah berupa :
1. Kajian Kesiapan Masyarakat terhadap Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang (dengan lokus Desa Pulisan dan Marinsow)

Hasilnya : menunjukan adanya berbagai factor yang mendeskripsikan kesiapan masyarakat terhadap pengembangan KEK Pariwisata seperti mereka memahami keberadaan pariwisata di Daerahnya, memahami adanya dampak ekonomi, social dan lingkungan, adanya respon positif dari masyarakat dan menyatakan mendukung. Disisi lain terdapat factor yang mendeskripsikan ketidaksiapan masyarakat seperti pengetahuan masyarakat yang masih sangat kurang tentang rencana pengembangan KEK, keterampilan terkait pariwisata serta kondisi2 sosial, ekonomi dan
lingkungan yang tidak mendukung. Kesiapan masyarakat perlu dibangun melalui pertisipasi aktif dari masyarakat dan pemerintah. Beberapa rekomendasi kebijakan yang telah dihasilkan untuk mendukung kesiapan
masyarakat terhadap pengembangan KEK Pariwisata Likupang ini.

2. Penelitian Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan Pemukiman di Seputaran Waduk (dengan lokus waduk Kuwil)

Beberapa rekomendasi adalah sbb :
a. Perlu dilakukan Sosialisasi Perda RTRW Provinsi Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2014 dan Perda RTRW Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1 Tahun 2013 kepada masyarakat Desa Kawangkoan, Desa Kuwil, Desa Kaleosan, Desa Suwaan dan Desa Sukur oleh Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Utara dan Dinas PUPR Kab. Minahasa Utara.
b. Perlu adanya Perda/Regulasi/Kebijakan mengenai pemanfaatan tataruang/Zonasi diseputaran waduk kuwil untuk menjaga kelestarian pembangunan waduk.

3. Study Daya Dukung Kebijakan Kabupaten/Kota Dalam Program Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK)
Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi serta factor-faktor yang mendukung program ODSK antara Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilakukan dengan mekanisme kajian actual dengan metodologi pengumpulan data primer dalam FGD dan data sekunder berupa data prosentasi penduduk miskin Kab/Kota tahun 2015 dan 2016 dan dokumen RPJMD serta data lainnya terkait dukungan dalam program penangulangan kemiskinan.

Saran/Rekomendasi kebijakan antara lain :
a. Membuat Peraturan Gubernur tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Program ODSK.
b. Membuat Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara tentang Tim Pengawas dan Pengendali, Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran serta Implementasi Program ODSK Prov. Sulut, pengarah oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara dan di koordiner Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
c. Membuat Kerja Sama Operasioal (KSO) Program ODSK oleh Perangkat Daerah Provinsi Sulut bersama dengan Perangkat Daerah Kab/Kota.

4. Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan dalam rangka Pengembangan Sarana dan Prasarana Persampahan Kota Manado
Tujuan kajian ini adalah merumuskan langka-langkah strategis yang direkomendasikan bagi pengelolaan sampah di kota Manado dan menyusun basis data pengelolaan sarana dan prasarana persampahan, kinerja persampahan baik teknis maupun non teknis dlm usaha untuk memenuhi kebutuhan akan terciptanya peningkatan kesehatan masyarakat dan perbaikan kualitas lingkungan hidup.Saran/Rekomendasi kebijakan antara lain :
a. Perlu dibuat Perda TPA Regional oleh Pemerintah Provinsi
b. Adanya evaluasi Perda sampah Kota Manado
c. Perlu adanya Perwako tentang Bank Sampah.

Bidang Hukum

Telah melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat di Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara. Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan. Melakukan penyuluhan hukum kepada Siswa SMA/SMK Siswa Taat Hukum (Sitahu) di Kabupaten/Kota.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berhasil menerima penghargaan sebagai Provinsi pembina Kabupaten dan Kota peduli Hak Asasi Manusia pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019.

Berikut ini juga daftar penanganan perkara dalam tahapan/proses di badan peradilan tahun 2019

Total  30  Perkara

Perdata                                                  : 28 kasus

TUN                                                        : 2 kasusu

PK                                                           : 5

Menunggu Upaya Hukum PK :1

Kasasi                                                     : 4

Menunggu Upaya Hukum Kasasi :1

Bandin                                                   : 5

Menunggu Upaya Hukum  Banding : 2

Proses PN                                               : 2

Proses                                                    : 1

Sementara Perkara yang diputus tahun 2019 yaitu 12 dan gugatan yang dicabut 3.

Penyelesaian permasalahan tanah non litigasi bagian bantuan hukum dan HAM biro Hukum sekretariat daerah provinsi sulawesi utara pada tahun 2019, rekapitulasi permasalahan non litigasi yakni berjumlah 18, dimana proses penyelesaian 14, proses pengadilan 2 dan selesai 2.

. (Advetorial/Khay)

Komentar Facebook

komentar

Baca Juga

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *