Headline

Ini Penjelasan BPJS Kesehatan Wilayah Suluttengo-Malut Atas Perpres Nomor 75 Tahun 2019

Ini Penjelasan BPJS Kesehatan Wilayah Suluttengo-Malut Atas Perpres Nomor 75 Tahun 2019

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Suluttengo-Malut, Dasrial, SE AK MM saat Menjelaskan Tentang Perpres Nomor 75 Tahun 2019 kepada Awak Media di Manado, Rabu (06/11/2019)

Manado, PilarSulut.com – Polimik naiknya iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ditanggapi berbagai macam kalangan masyarakat di Indonesia terlebih khusus di Sulawesi Utara (Sulut).

Terkait persoalan itu, BPJS Kesehan Wilayah Suluttengo-Malut pun turut memberikan penjelasan terkait hal tersebut.

Melalui Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Suluttengo-Malut, Dasrial SE AK MM menjelaskan kenaikan iuran tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 untuk BPJS Kesehatan.

Dimana dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program JKN perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dimana kenaikan iuran pada seluruh segmen peserta bakal berlaku efektif per tanggal 1 Januari 2020. Dalam ketentuan Pasal 34, diatur bahwa iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Kelas 3 akan meningkat dari Rp25.000 menjadi Rp42.000; iuran peserta atau mandiri Kelas 2 akan meningkat dari Rp51.000 ke Rp110.000 dan iuran peserta Kelas 1 akan naik dari Rp80.000menjadi Rp160.000

Namun demikian, kenaikan iuran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari anggaran pemerintah akan berlaku surut pada 1 Agustus 2019. Dalam Pasal 29 beleid itu, iuran peserta PBI meningkat dari Rp25.500 menjadi Rp42.000.

“Ini merupakan kewajiban kami dalam menyampaikan informasi terhadap masyarakat. Yang utama itu BPJS juga seperti halnya asuransi bersifat sosial yang ini secara bersama-sama dilakukan bergotong royong,” jelas Dasrial saat kopi bareng awak media di Manado, Rabu (06/11/2019).

Lanjut dikatakannya, ini menjadi kewajiban untuk menjelaskan alasan-alasan mengapa iuran ini dinaikkan oleh pemerintah, dan kami berharap pertemuan pada hari ini bersama media menjadi sarana mensosialisasikan kepada masyarakat terkait penyesuaian iuran JKN-KIS.

“Ini merupakan kebijakan pemerintah pusat yang berlaku nasional, termasuk kita semua yang hadir pada disini merupakan ‘pelaku’ dari JKN,” pungkas Dasrial.

Adapun diketahui oleh pemerintah pusat telah menanggung anggaran sebesar 151 Triliun melalui APBN selama tahun 2014 hingga 2019 ini.

Hadir dalam pertemuan itu antara lain, jajaran staf BPJS Wilayah Suluttenggomalut, Staf BPJS Manado. Hendra Rompas Asst. Deputi Bidang Monitoring dan Evaluasi, Asst Deputi Bidang SDM, Raymond Liuw, Kepala Cabang BPJS Manado, Prabowo, dan Asst Deputi PMKR, Rudi Siahaan. (Khay)

Komentar Facebook

komentar

Baca Juga

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *