DPRD Sulut Gelar Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Sulut TA 2019

Manado, PilarSulut.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (DPRD Sulut) menggelar Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Sulut Tahun A nggaran 2019 di Gedung DPRD Sulut, Selasa (23/07/2019) pagi.

Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut, Andre Angouw. Dihadiri Gubernur Sulut, Ollly Dondokambey, SE, Wakil Gubernur Drs Steven O E Kandouw, Sekretaris Provinsi Edwin Silangen dan unsur Forkompinda, Kepala perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut, Otoritas Jasa Keuangan di Manado, Kepala BNN Sulut atau yang mewakili, Kepala Zona Maritim pengamatan republik Indonesia atau yang mewakili, para pejabat eselon 2 dan 3 serta seluruh jajaran pemerintah provinsi Sulawesi Utara para tokoh masyarakat tokoh agama pimpinan partai politik generasi muda Indonesia.

Gubernur Olly Dondokambey dalam sambutannya memberikan apresiasi yang tinggi kepada ketua dan wakil ketua serta anggota Dewan perwakilan rakyat daerah.

Rapat paripurna ini tersusun atas kinerja melakukan pendataan terhadap perubahan APBD tahun anggaran 2019 telah menjadi tekad dan komitmen kita bersama terus meningkatkan kualitas dan daya saing daerah berdasarkan potensi lintas yang terwujud melalui penguatan penggerak dalam rangka menjawab visi pembangunan daerah yaitu dalam ekonomi, dalam politik dan berkepribadian dalam kaitan dengan itu maka bersama-sama kita telah melaksanakan pendatangan nota kesepakatan KUA PPKS perubahan APBD provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2019 mencakup dua bagian yang penting yakni kerjakan pendapatan daerah dan kebijakan belanja daerah kita ketahui bahwa kebijakan penganggaran ini secara umum ditunjukkan untuk memecahkan permasalahan penting dan mendesak yang dapat menjadi sektor pengungkit dan mengarah pada faktor pendorong utama pembangunan karena anggaran yang diusulkan diperuntukkan terhadap program kegiatan mendesain dan dipandang penting selain itu alokasi anggaran pada program dan kegiatan menampung aspirasi masyarakat sesuai dengan hasil reses pimpinan dan anggota DPRD provinsi Sulawesi Utara.

“Saya percaya saat ini akan semakin memantapkan pencapaian visi pembangunan daerah khususnya terhadap pemantapan kemajuan sulawesi utara sebagai salah satu pintu gerbang kawasan Indonesia Timur, semakin yakin akan memantapkan pencapaian 10 sasaran utama pembangunan Sulawesi Utara tahun 2019 yaitu, penanggulangan kemiskinandan pengangguran, pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan, revolusi mental dan reformasi birokrasi infrastruktur pengembangan wilayah, termasuk wilayah perbatasan kelautan, peningkatan daya saing pembangunan pariwisata
serta pengelolaan bencana dan mitigasi iklim, juga penekanan serta dengan rapat kerja dengan anggota DPRD provinsi sulut,” tandas Gubernur.

“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD provinsi antara pelaku mitra kerja pemerintah provinsi karena senantiasa menunjukkan kolaborasi positif untuk terus menunjang tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Sulawesi Utara. kepada para kepala perangkat daerah yang terjadi di lingkungan Pemprov,” kata Gubernue sembari mengingatkan untuk bekerja sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku serta senantiasa memperhatikan pencapaian kinerja pemerintahan.

Harmonisasi kemitraan yang saling membangun antara eksekutif dan legislatif sebagai wujud nyata kepedulian dan tanggung jawab bersama bangsa, sejahterakan rakyat di provinsi banyak hal yang bisa kita lakukan bersama.

Sementara Ketua DPRD, Andre Angouw saat memimpin rapat paripurna menyebutkan, bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah telah melaksanakan rapat pembahasan dan menyetujui perubahan APBD provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2019 dan saat ini dilanjutkan dengan rapat paripurna dalam rangka penanda tanganan nota kesepakatan kebijakan umum APBD dan plafon anggaran sementara perubahan APBD provinsi Utara tahun anggaran 2019.

“Selanjutnya berdasarkan hasil rapat pembahasan badan anggaran DPRD bersama tim anggaran, pemerintah daerah provinsi Sulawesi Utara antara lain disepakati bahwa pemerintah provinsi Sulawesi Utara untuk melakukan penambahan anggaran kepada perangkat daerah yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, mendorong gerak daerah yang berpotensi menciptakan pendapatan asli daerah untuk selalu melakukan inovasi sehingga permasalahan yang menyebabkan kekurangan tahun 2019 untuk penataan anggaran pada program dan kegiatan agar pemerintah provinsi dapat memperingatkan daerah-daerah bagi pemerintah daerah harus harus mengedepankan prinsip keadilan proporsional dan pemerataan anggaran belajar agar alokasi anggaran bisa tepat sasaran dalam penyusunan perencanaan pembangunan agar wajib memperhatikan dan menampung hasil reses anggota DPRD provinsi Sulawesi Utara dalam angka PDIP provinsi Sulawesi Utara,” ujar Angouw.

Lanjutnya, pemerintah daerah harus lebih memfokuskan perhatian pada kegiatan kegiatan sosial kemasyarakatan pertanian pariwisata perbaikan dan peningkatan infrastruktur yang berkaitan dengan pelayanan publik yang lebih menyentuh dan pembeli dapat dirasakan oleh masyarakat dan kesepakatan-kesepakatan lain sebagaimana hasil rapat pembahasan KUA dan ppas perubahan APBD provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2019.

Yang sebenarnya telah dituangkan dalam notulen rapat hadirin yang terhormat bagaimana hasil pembahasan pada masyarakat RT bersama tim anggaran pemerintah daerah provinsi Sulawesi Utara yang telah dikemukakan di atas maka semuanya dapat dijadikan dasar dalam penandatanganan nota kesepakatan KUA dan ppas APBD ini berdasarkan peraturan DPRD provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 tahun 2019 tentang tertib DPRD bahwa kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPR dalam rapat paripurna untuk itu kita akan mengikuti penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum APBD perubahan APBD provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2019. (A Husain)

Komentar Facebook

komentar

Baca Juga

Sekretariat Dewan Provinsi Gelar Bimtek Forkom Sekretariat DPRD se- Provinsi Sulut, Fokus Persiapan Pelantikan

Sekretaris DPRD Sulut, Bartolomeus Mononutu, SH saat Memberikan Penyampaian di Kegiatan Bimtek Forkom Sekretariat DPRD …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *