Banner Bawah Utama

Kemenag Sulut : Penerbitan Sertifikat Halal tak Hanya di MUI

Kemenag Sulut : Penerbitan Sertifikat Halal tak Hanya di MUI

Kalo Tahirun

Manado, PilarSulut.com – Pemerintah Pusat kini membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).

Hal itu diungkapkan Kepala Layanan Sertifikat Halal Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Kalo Tahirun di ruang kerjanya di Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Sulut, Selasa (18/6/2019).

Dikatakannya, pembentukan BPJPH merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Nantinya ke depan proses penerbitan sertifikat halal tak lagi hanya di Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Untuk pelabelan halal ini melibatkan tiga pihak yakni, BPJPH, MUI, dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) serta dari BPOM,” imbuhnya.

Meski begitu, lanjutnya, pihak MUI tetap memiliki kewenangan terkait proses sertifikasi halal diantaranya untuk mengeluarkan fatwa halal terhadap produk yang didaftarkan ke BPJPH serta sebagai auditor produk halal. Bahkan bukan hanya produk halal yang akan mendapatkan sertifikat halal. Produk yang tidak halal pun akan diberikan label dan kode tersendiri.

Dirinya menghimbau, untuk pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikat halal, harus melalui beberapa tahapan dalam penerbitan sertifikatnya.

“Pertama, pengajuan permohonan oleh pelaku usaha dibuat secara tertulis kepada BPJPH, kedua pemilihan LPH atau yang eksis sekarang LPPOM MUI kewenangannya memeriksa menguji kehalalan produk, ketiga adalah pemeriksaan produk dilakukan oleh auditor halal LPPOM MUI, dan keempat penetapan kehalalan produk yang disampaikan BPJPH, terakhir baru penerbitan sertifikat,” ujar Kalo Tahirun.

Dirinya menyebutkan, telah koordinasi dengan Disperindag provinsi Sulut ada 18.000 sekian produk di Sulawesi Utara. Produsen wajib menyiapkan auditor bahan-bahan yang akan klarifikasi mana produk halal dan mana produk tidak halal.

“Dengan peraturaturan pemerintah nomor 31 2019 jadi MUI ada memberikan fatwa terhadap kajian yang dilakukan oleh MPA,  prosudernya para pelaku usaha mendaftarkan usahanya ke BPJPH kemudian berkas LPH hasil itu di bawakan ke MUI untuk memberikan fatwa kemudian akan dikeluarkan sertifikat halal. Sedangkan produk yang tidak halal wajib mencantumkan produk tidak halal”, jelasnya. (A Husain)

Komentar Facebook

komentar

Baca Juga

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *