Banner Bawah Utama

Yasti : Kunjungan KPK Adalah Hal Positif Bagi Kemajuan Daerah

Yasti : Kunjungan KPK Adalah Hal Positif Bagi Kemajuan Daerah

Bolmong,PilarSulut.Com – Bupati Bolaang Mongondow,Yasti S Mokoagow bersama Plh Sekretaris Daerah, dan jajaran Pimpinan SKPD menerima kunjungan Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bagian Korsupgah.

Pertemuan yang dilakukan diruang rapat Bupati ini membahas peran KPK melalui bidang Korsupgah berkaitan dengan pencegaha tindak pidana korupsi. Sekaligus melakukan evaluasi atas penerapan aplikasi MCP yang sudah diterapkan di 500-an Daerah di Indonesia.

Foto Bersama,Bupati Bolmong Yasti S Mokoagow, Muh Indra Furqon (Korsupga) dan Pimpinan SKPD

Yasti dalam sambutannya mengucapkan terima kasih tak terhingga atas kunjungan dan pertemuan “Selamat datang di Kabupaten Bolmong, kunjungan ini bagi kami adalah hal positif untuk kemajuan Bolmong kedepan. Memang Daerah ini untuk pengelolaan Keuangan masih mendapatkan opini disclaimer tetapi bukan berarti ada penyimpangan. Kondisi ini adalah warisan dari pendahulu yang harus kami perbaiki, ada banyak juga Daerah yang mendapatkan WTP tetap ada pelanggaran. Sehingg bagi kami opini itu bukan menjadi jaminan,”Ucap Yasti.

Diirnyapun berharap, Tim KPK bisa memberikan masukan terkait penataan pemerintahan sampai penganggaran “Hari ini pimpinan SKPD harus bertanya apa apa yang perlu dilakukan dan yang tidak boleh. Sehingga kedepannya tidak akan terhadi kesalahan, saya berharap ada masukan dan arahan dari bapak sekalian,”Pinta Bupati.

Bupati Bolmong, Yasti S Mokoagow Menyerahan Gratifikasi Dari Salah Satu Pengusaha Kepada Korsupgah

Sementara itu Muh Indra Furqon mengaku pendampingan pencegaha bagi Daerah daerah yang ada di indonesia atas kajian dari pimpinan KPK “Awalnya pendampingan ini hanya dilakukan bagi Daerah yang mengalami hattrick atau berulang ulang kali kepala Daerahnya ditangkap. Sehingga dari kajian kami ini bukan sepenuhnya kesalahan individu tetapi sistem yang ada,”Akunya.

“Setelah Daerah yang bermasalah ini kami damping dan ada perubahan, Daerah tetangga meminta untuk dilakukan pendamping, sehingga dari pimpinan KPK menginginkan ini dilakukan disemua provinsi sampai ke kabupaten dan kota. Untuk Sulut baru di mulai bulan Januari kemarin, dan kehadiran kami ini sebagai bentuk komitmen atas rencana tersebut,”Sambungnya.

Menurut Indra permasalah yang terjadi dan sering terulang berputar pada 3 aspek “Ada  tiga aspek yang menjadi pemuca terjadinya penyimpangan dan ini sudah melalui kajian KPK. Ketiga aspek tersebut antaranya proses Perencanaan, seharusnya apa yang direncanakan dari awal itu sesuai sampai diakhir. Tidak boleh ada perubahan atau penambahan agenda ditengah pembahasan. Hal ini masih bisa dilakukan kalau Daerah belum menerapkan sistem perencanaan berbasis online. Kalau Daerah sudah menerapkan sistem perencanaan online dan saling terintegrasi dengan aplikasi MCP milik KPK ini tidak ada lagi yang bisa main main, sehingga kedepannya semua Daerah harus mulai dari sistem perencanaan dan penganggaran sudah mengunakan sistem online. Selain itu permasalahan juga berada di ULP dan perizinan, kedepannya semua proses perizinan sudah harus di satukan DPMPTSP tidak boleh lagi ada di Instansi terkait,”Jelasnya.

Usai mendengarkan arahan dan pemaparan Korsupgah, Bupati Bolmong menyerahkan bingkisan yang diberikan salah satu pengusaha. Selain bingkisan tersebut Bupati Bolmong juga menyerahkan cendera mata berupa batu giok yang diberikan PT Conch North Sulawesi Cement. (Advetorial)

Penulis : Abdi F Sutomo

Komentar Facebook

komentar

Baca Juga

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *