Banner Bawah Utama

Proses Pemecatan Bupati Talaud Terus Berlanjut, Menunggu Putusan MA

Proses Pemecatan Bupati Talaud Terus Berlanjut, Menunggu Putusan MA

Manado, PilarSulut.com – Proses pemberhentian terhadap Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyuni Manalip, SE (SWM) kini tinggal menunggu waktu. Pasalnya pemberhentian ini telah disetujui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tcahyo Kumolo dan kini prosesnya terus berlanjut dimana surat permohonan putusan terhadap pelanggaran Bupati SWM telah dilayangkan ke Mahkamah Agung (MA).

Surat permohonan yang telah dilayangkan Mendagri, Tcahyo Kumolo ke MA tertanggal 9 Oktober 2018 dengan nomor surat 356/7807/OTDA itu kini tinggal menunggu waktu dan menjadi penentuan bagi nasip Bupati Talaud SWM.

Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Dr Soni Sumarsono, MDM yang dikonfirmasi wartawan melalui WhatsApp, Kamis (18/10/2018) sore membenarkan adanya surat permohonan tersebut.

“Prosesnya sekarang tinggal menunggu respon dari Mahkamah Agung”, ujar Soni Sumarsono.

Menanggapi proses pemberhentian terhadap Bupati Tlaud SWM tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) melalui Kepala Biro Pemerintahan dan Humas, Dr Jemmy Kumendong, MSi menuturkan surat yang dilayangkan Mendagri ke MA itu sudah bukan lagi rana Pemprov Sulut dan itu sudah urusan Mendagri.

“Apa yang dilakukan Mendagri ke Mahakamah Agung itu sudah bukan lagi urusan pemerintah provinsi Sulut, itu suda ranahnya Mendagri”, ujar Kumendong saat diwawancarai awak media di Kantor Gubernur, Kamis (18/10/2018) sore.

Diketahui, surat permohonan putusan terhadap pelanggaran Bupati SWM ke MA itu sehubungan dengan dugaan pelanggaran perundang indangan antara lain, undang undang no 23 tahun 2014, undang undang no. 5 tahun 2014 dan undang undang no. 10 tahun 2016.

Dimana dalam surat tersebut tertuang laporan Gubernur Sulawesi Utara no. 100/4683/ Seker- To Pemhumas tanggal 25 Juli 2018 dan Surat Ketua DPRD no. 170/40/VI/2018 tanggal 24 Juli 2018 yang menyatakan bahwa Bupati Kepulauan Talaud melanggar ketentuan perundang undangan dan melakukan pergantian pejabat dimasa Pilkada dan tidak sesuai dengan undang-undang no. 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. (Khay)

Komentar Facebook

komentar

Baca Juga

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *