Banner Bawah Utama

Dianggap Tak Komitmen, Bupati Bolmong Enggan Tanda Tangani Ijin  Lokasi PT Conch

Dianggap Tak Komitmen, Bupati Bolmong Enggan Tanda Tangani Ijin  Lokasi PT Conch

Bolmong,PilarSulut.Com – Hubungan Bupati Bolaang Mongondow, Yasti S Mokoagow dan PT Conch North Sulawesi Cement (CNSC) serta PT Sulut Solog Tambang (SST) rupanya kembali memanas. Hal ini terkait komitmen yang pernah disepakati Pemkab Bolmong dan PT CNSC pada tahun 2017.

Memburuknya hubungan antara Bupati dan Perusahaan asal cina, turungkap dalam pertemuan Monitoring dan Evaluasi (Monev) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan jajaran SKPD yang dibuka oleh Bupati Bolmong. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyampaikan potensi pendapatan daerah yang bersumber dari pajak mineral non logam, hasil dari pertambangan PT SST selaku mitra kerja PT CNSC.

Menurut Irianto Husain, pihaknya diangkap sepelah oleh PT SST, pasalnya sudah beberapa kali dilayangkan surat undangan presentasi volume material yang akan di olah PT SST, namun tidak mendapatkan respon “Dari aktifitas pertambangan PT SST, Pemkab Bolmong menerima pajak minera non logam, yang pertahun berkisar Rp 15 Miliar, tapi bagaimana mereka akan membayar  pajak jika tidak ada perhitungan, dan ini harus dilakukan bersama dengan melibatkan Pemkab Bolmong. Memang kemarin mereka sudah datang tetapi tidak membawah dokumen, bagaimana mau presentasi kalau tidak ada data,”Ucap Husain di depan tim KPK.

Sementara itu Bupati Bolmong, Yasti S Mokoagow juga menambahkan, dirinya enggan menandatangani dokumen yang dibutuhkan PT CNSC. Menurutnya pihak PT CNSC tidak memenuhi komitmen yang sudah di sepakati “Saya tidak mau tanda tangani dokumen yang mereka butuhkan, sampai saat ini mereka tidak menepati komitmen yang sudah di sepakati bersama tahun 2017. Dan saya tidak perduli dengan siapapun, karena saya tidak menerima sepesar dari mereka. Kemarin saja mereka datang, tapi saya tidak mau bertemu, kata mereka kalau dokumen itu tidak di tanda tangani perbulannya merugi jutaan dolar. Tapi bagaimana dengan Daerah,”Kata Yasti.

Adapun dokumen yang dimaksud Bupati Bolmong, Yasti S Mokoagow berupa Sertifikat Layak Fungsi (SLF) Bangunan dan Izin Lokasi yang menjadi syarat pengajuan untuk mendapatkan Izin Usaha Industri (IUI) dari Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM)RI.

Berikut 8 Poin Yang Jadi Kesepakan Antara Pemkab Bolmong Dan PT CONCH Tahun 2017 :

1. Bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow meminta pihak perusahaan/investor (PT Sulenco Bohusami Cement dan PT Conch North Sulawesi) untuk mengurus dan melengkapi semua perijinan yang berkaitan kegiatan usaha pertambangan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia

2. Bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow meminta pihak perusahaan/investor (PT Sulenco Bohusami Cement dan PT Conch North Sulawesi) untuk dapat memperhatikan ketersediaan tenaga kerja lokal (Warga Bolaang Mongondow) dan secara bertahap tenaga kerja asing pada saat mulai produksi setiap tahun dalam 5 (Lima) tahun akan dikurangi dengan kewajiban pihak perusahaan bertanggungjawab terhadap peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal dalam hal ahli teknologi.

3. Bahwa Pihak Perusahaan berkewajiban melibatkan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten melalui BUMD dalam hal kerjasama operasional yang akan diatur dalam perjanjian tersendiri.

4. Bahwa pihak perusahaan berkewajiban menyesuaikan gaji tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan Undang-undang ketenagakerjaan

5. Dalam rangka menjaga kelancaran komunikasi pemerintah daerah dan perusahaan, maka pihak perusahaan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menunjuk dan mengangkat 1 (Satu) orang personil Humas sebagai perwakilan pemerintah daerah di perusahaan

6. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow meminta pihak Perusahaan/investor (PT Sulenco Bohusami Cement dan PT Conch North Sulawesi) untuk menaati Peraturan Daerah terkait dengan kewajiban perusahaan membayar pajak mineral non logam dan bantuan sesuai dengan peraturan daerah kabupaten bolaang mongondow

7. Bahwa pihak perusahaan akan menarik laporan perusahaan ke Polda Sulawesi Utara terkait dengan masalah yang terjadi pada tanggal 5 (Lima) Juni 2017.

8. Sejak ditandatangani surat maka aktifitas perusahaan dilakukan seperti biasa.

 

Penulis : Abdi F Sutomo

 

Komentar Facebook

komentar

Baca Juga

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *