Banner Bawah Utama

Berulah Lagi, Pemprov Sulut Usul ke Mendagri Agar Bupati Talaud Segera Di Pecat

Berulah Lagi, Pemprov Sulut Usul ke Mendagri Agar Bupati Talaud Segera Di Pecat

Manado, PilarSulut.com – Lagi, Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut, Sri Wahyuni Manalip kembali berulah, setelah sebelumnya diberhentikan sementara oleh Meteri Dalam Negeri (Mendagri) dari jabatannya sebagai Bupati karena melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa ijin negara, kini dirinya kembali berulah yang dinilai membangkan dan melanggar aturan negara.

Bupati Sri Manalip dinilai melanggar aturan perundang-undangan nomor 10 tahun 2016 Pasal 71 ayat 2 tentang larangan bagi petahana/incumben melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah pusat/Mendagri.

Bupati Sri Wahyuni yang kalah dalam proses Pilkada serentak tanggal 27 Juni lalu harus menerima konsekwensi atas tindakannya melakukan mutasi jabatan terhadap ratusan pejabat dan memecat Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkup Pemkab Talaud, yang sebelumnya diketahui oleh Kemendagri pun telah menyurati Bupati SWM untuk tidak melakukan mutasi.

Atas tindakannya tersebut, pemerintah provinsi sulawesi utara yang merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah (provinsi) melalui Gubernur Sulut, Olly Dondokambey mengambil langkah tegas dan mengusulkan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk segera memecat Bupati SWM.

Kepastian langkah tegas pemprov sulut tersebut dibenarkan oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setdaprov Sulut, Jemmy Kumendong saat diwawancarai wartawan, Rabu (25/07/2018) siang tadi di ruang kerjanya di Kantor Gubernur.

“Surat untuk pengusulan ke Mendagri terkait pemecatan Bupati Sri Wahyuni Manalip segera dikirim besok (Kamis-red),” ujar Karo Kumendong.

Dalam isi surat usulan pemecatan Bupati Sri Wahtuni Manalip ke Mendagri, terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan yang menjadi dasar antara lain; adanya pelantikan 305 pejabat eselon II, III dan IV yang dilakukan oleh Sri Wahyuni Manalip pada tanggal 19 Juli 2018 pukul 15.00 WITA bertempat di Aula BPSDM melanggar aturan.

Pelanggaran itu sudah sering dilakukan Bupati Manalip. Sehingga tidak menggambarkan sebagai seorang kepala daerah yang mampu menjadi pemimpin dan membawa perubahan bagi daerah.

Bupati SWM juga tak mengindahkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/5876/OTDA, tanggal 18 Juli 2018 perihal tanggapan permohonan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkup Pemkab Talaud. Di mana, inti surat itu belum dapat menyetujui usulan Bupati SWM untuk memberhentikan dan mengangkat pejabat sampai dengan dilantiknya Bupati Talaud terpilih hasil Pilkada serentak tahun 2018.

Dengan melihat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Bupati SWM, maka dengan ini gubernur mengusulkan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri untuk memberhentikan saudara Sri Wahyumi Maria Manalip sebagai Bupati Kepulauan Talaud, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Khay)

Komentar Facebook

komentar

Baca Juga

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *