Banner Bawah Utama

Panwaslu Mitra Gelar Rakor Pengawasan dan Prtisipatif

Panwaslu Mitra Gelar Rakor Pengawasan dan Prtisipatif

Manado, PilarSulut.com – Panwaslu Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), pada Kamis (26/04/2018) di salahsatu Hotel di Manado, menggelar Rakor Pengawasan Partisipatif pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mitra.

Dikatakan Komisioner Panwas Mitra Dolly Van Gobel, sejauh ini pihaknya hanya sebatas melakukan sosialisasi. Namun, menyadari keterbatasan maka pihaknya menggelar rakor tersebut agar bersama dengan pers, LSM, Ormas, dan akademisi, boleh duduk bersama saling bertukar pikiran, terkait mana yang terbaik buat Mitra.

“Rakor ini kita lakukan untuk bersama-sama bertukar pendapat tentang yang di Mitra, terutama apa yang masih kurang dari segi tugas kami sebagai Panwas. Nantinya kita harapkan bisa menghasilkan output input yang positi untuk Mitra. Kita juga akan bawa ini ke Bawaslu, mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan sehingga boleh ada regulasi jelas terkait situasi seperti yang ada di Mitra kedepan,” tandasnya.

Sementara itu Radian Syam, Akademisi Universitas Tri Sakti, selaku nara sumber mengatakan, syarat suatu Pilkada yang Demokratis adalah memiliki regulasi yang jelas, peserta pemilu yang berkompeten, pemilih yang cerdas, birokrasi netral, dan penyelenggara yang berintegritas.

“Pemerintahan yang baik dihasilkan dari pemilu yang baik. Pemilu yang baik dihasilkan dari penyelenggara yang baik. Penyelenggara yang baik dihasilkan dari rakyat yang melalukan parsitipatif yang baik. Ini suatu sistem yang tak bisa dipisahkan. Kalau itu ada yang tidak jalan maka akan berpengaruh secara keseluruhan,” ungkapnya.

Oleh karena itu, menurutnya peran serta masyarakat melalui partisipasi dalam pilkada maupun dalam pengawasan partisipatif jalannya tahapan pilkada. Peran pengawasan partisipatif sangat penting karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya ikut berperan dalam pembangunan. Oleh karena dibutuhkan .

“Masyarakat tidak perlu takut menjadi pengawas partisipati selama Pilkada karena  saat ini pelapor dilindungi oleh UU, namun tentunya isi laporan harus objektif dan ditopang dengan bukti otentik,” tukasnya.

Lanju diingatkannya bahwa pelaksanaan pemilu jadi barometer sebuah demokrasi, apakah berhasil atau tidak. (Thety Metuak)

Komentar Facebook

komentar

Baca Juga

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *