Banner Bawah Utama

Capai 17 Standar LPSE, Pemprov Sulut Siap Beri Pendampingan Kabupaten-Kota

Capai 17 Standar LPSE, Pemprov Sulut Siap Beri Pendampingan Kabupaten-Kota

Manado, PilarSulut.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) telah dinyatakan memenuhi 17 standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tahun 2014 oleh LKPP RI. Dimana ini telah diatur berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) Republik Indonesia, Nomor 9 Tahun 2015 tentang Standar LPSE 2014.

Kepala Biro Perlengkapan Setdaprov Sulut Jemmy Ringkuangan yang membawahi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang mempunyai tiga fungsi baik Pembinaan Barang dan Jasa, Fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP), serta fungsi LPSE Provinsi Sulut menjelaskan bahwa LPSE Provinsi Sulut yang diresmikan tanggal 22 Februari 2011 merupakan provinsi ke 9 (Jabar Bengkulu, Kalbar, Jogya, Jatim, Babel, Riau, Sumatera Barat dan Sulut) dari 34 provinsi yang sudah memenuhi 17 Standar LPSE.

“Dengan terpenuhinya 17 Standar LPSE Provinsi Sulut dapat dijadikan contoh dan mendorong Kabupaten-Kota di Provinsi Sulut untuk memenuhi standar LPSE 2014,” ujar Ringkuangan usai kegiatan rapat pengadaan barang dan jasa, yang dihadiri semua pejabat eselon III dan IV dilingkup Pemprov Sulut, Kamis (22/02/2018).

Atas pencapain itu, Ringkuangan megharapkan Kabupaten-Kota dapat mengikuti langkah Pemrov dalam memenuhi 17 standar LPSE dimana di kabupaten kota sendiri belum ada yang mencapai 17 standar tersebut bahkan ada beberapa Kabupaten-Kota yang standar LPSE nya masih nol.

“Kami berharap untuk kabupaten kota tidak perlu malu untuk bertanya karena sudah menjadi tuntutan dalam proses layanan penyediaan barang dan jasa secara online. Pemrov Sulut siap memberikan pendampingan untuk Kabupaten-Kota,” kata Ringkuangan.

Berikut 17 Standar LPSE yang sudah dipenuhi Provinsi Sulawesi Utara:
1. Standar Kebijakan Layanan
2. Standar Pengorganisasian Layanan
3. Standar Pengelolaan Aset
4. Standar Pengelolaan Resiko
5. Standar Pengelolaan Layanan Helpdesk
6. Standar Pengelolaan Perubahan
7. Standar Pangelolaan Kapasitas
8. Stander Pengelolaan Sumber Daya Manusia
9. Standar Pengelolaan Keamanan Perangkat
10. Standar Pengelolaaan Keamanan Operasronal Layanan
11. Standar Pengelolaan Keamanan Server dan Jaringan
12. Stander Pengelolaan Kelangsungan Layanan
13 Standar Pengelolaan Anggaran
14. Standar PengeIolaan Pendukung Layanan
15. Standar Pengelolaan Hubungan dengan Pengguna Layanan
16 Standar Pengelolaan Kepatuhan
17. Standar Penilaian Internal

Diketahui, pada Selasa (21/02/2018) siang diruangan CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut, Gubernur Olly Dondokambey (OD) didampingi Wakil Gubernur Sulut Steven O. E. Kadouw (SK) menerima sertifikat penghargaan 17 Standar LPSE 2014 yang diserahkan oleh Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP RI Fadli Arif atas nama Kepala LKPP RI.

Dalam presentasenya dihadapan Pemangku kepentingan se Provinsi Sulut, Fadli Arif mengucapkan selamat kepada LPSE Provinsi Sulawesi Utara atas pencapaian LPSE memenuhi 17 Satndart LKPP. Lebih lanjut Fadly memberikan apresiasi bahwa berada di bawah arahan Bpk/Ibu, maka LPSE Sulut telah rnernenuhi seluruh Standar LPSE 2014 berdasarkan hasil monitorig evaluasi dari LKPP selaku lembaga yang diberikan mandat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

“Kami berharap bahwa LPSE yang sudah rneraih 17 standar dapat terus memelihara dan menjaga komitmen dalam rangka meningkatkan kualitas
layanan, keamanan informasi dan kapasitas LPSE,” ungkap Fadly. (Khay)

Komentar Facebook

komentar

Baca Juga

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *