Banner Bawah Utama

Wagub Kandouw Paparkan Kondisi Wilayah Perbatasan dan Program Prioritas Sulut

Wagub Kandouw Paparkan Kondisi Wilayah Perbatasan dan Program Prioritas Sulut

PilarSulut.com – Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Drs Steven O.E Kandouw mempresentasikan kondisi wilayah perbatasan Sulut dan program prioritas yang diharapkan dalam percepatan pembangunan di acara Rakor Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2017 dan Penajaman Program Prioritas Tahun 2018 BNPP-RI di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (17/ 01/2018).

Wagub Kandouw dengan gaya khasnya memukau peserta saat memaparkan kondisi  yang ada di perbatasan Sulut. Dalam paparan Wagub Kandouw menekankan kepada perlunya keberpihakan Pemerintah di kawasan perbatasan negara Provinsi Sulut, seperti: membangun pertahanan dan keamanan di perbatasan negara RI-Fipina dari ancaman terorisme, ilegal fishing, penyeludupan senjata api ilegal dan penyeludupan narkoba.

“Pemerintah harus  mendorong keberpihakan perekrutan SDM Lokal di kawasan perbatasan negara sebagai  PNS, seperti: TNI, Dokter, Bidan, Guru, Tenaga Medis dan tenaga pendamping Desa,” ujar Kandouw.

“Dan perlunya ada keberpihakan pembangunan kedepan di kawasan perbatasan negara role model asimetri, tidak harus sama dengan cara-cara bersifat reguler, seperti: pro anggaran untuk kawasan perbatasan,  pro subsidi bagi kawasan perbatasan negara di Provinsi Sulut,” harap Kandouw.

Wagub juga meminta agar pemerintah membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan nasional, pelabuhan, bandara, energo listrik dan telekomunikasi di kawasan perbatasan negara khusus di LOKPRI dan PPKT Provinsi SULUT.

“Badan Usaha Milk Negara (BUMN) Keuangan supaya membangun kantor-kantor keuangan lengkap dgn ATM-ATM di kawasan perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Provinsi Sulut,” tutup Kandouw.

Rakor ini mengusung Tema: “Melalui Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2017, Kita Tingkatkan Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2018 Dalam Rangka Mewujidkan NAWACITA ke-3”.

Sebelumnya Rapat Koordinasi ini dibuka  oleh Menko Politik , Hukum dan Keamanan Wiranto dan dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo,  Ketua Komisi II DPR Ri Zainudin Amali, Pata Wakil Gubernur,  Para Pejabat Eselon 1 dan 2 Kementerian Terkait,  Wakil Bupati, Pejabat TNI Polri dan Pejabat Eselon II Provinsi dan Kabupaten/Kota Perbatasan. (*/Khay)

Komentar Facebook

komentar

Baca Juga

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *