Ini Alasan Olly Dondokambey Tidak Terlibat Kasus e-KTP

Ini Alasan Olly Dondokambey Tidak Terlibat Kasus e-KTP

Manado, PilarSulut.com – Gubernur Sulawesi Utra (Sulut) Olly Dondokambey SE dengan tegas membantah telah menerima uang senilai USD 1,2 jutapada kasus mega proyek e-KTP dengan tersangka Irman (mantan Dirjen Dukcapil) dan Sugiharto (mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil) seperti yang hangat diberitakan akhir akhir ini.

Kepada awak media di Ruang kerjanya, Kamis (09/03) sore tadi, Olly Dondokambey dengan tegas membantah tidak pernah kenal Andi Agustinus atau Andi Narogong sehingga tidak mungkin menerima uang sebagaimana yang dikatakannya. Selain itu Olly memberikan beberapa alasan terkait persoalan tersebut, yakni;

1. Tidak pernah mengenal Andi Narogong.
2. Tidak pernah bertemu Andi Narogong.
3. Tidak pernah ada pembahasan secara detil anggaran e-KTP di badan anggaran.
4. Tidak pernah ada pertemuan khusus membicarakan tentang proyek e-KTP.

“Pertama saya tidak mengenal Andi Narogong. Ke dua, saya tidak perbah bertemu dengan Andi Narogong. Ke tiga, tidak pernah ada pembahasan secara detil anggaran e-ktp di badan anggaran. Ke empat, saya tidak pernah ada pertemuan pertemuan khusus membicarkan tentang proyek e-ktp,” tegas Gubernur sembari menambahkan, ini tidak pernah kenal, tidak pernah ketemu bagaimana mau terima.

Lanjut Olly, tidak benar semua, dan itu saya sudah klarifikasi pada saat saya dipanggil di KPK bulan januari lalu dan itu sudah pernah saya sampaikan lengkap dan detil.

“Ini kan sudah ada di dakwaan. Saya membanta itu. Tidak benar dakwaan itu kalau mengatakan saya menerima,” bantah Olly sambil tertawa sembari menambahkan, tapi kalau saya baca dakwaan ini itu ece ece aja. Karna disitu kan ada 6 nama yang sebenarnya dua sudah jadi tersangka dan yang lain. Dan tersangka itu saya tidak kenal. Paling saya jadi saksi kaya dulu lagi.

Diketahui kasus e-KTP ini bayak menarik perhatian puplik karena merugikan negara hingga triliunan rupiah. Banyak nama nama besar elit partai yang disebut ikut terserat dalam kasuus ini.

Dalam kasus ini, Irman dan Sugiharto didakwa merugikan negara sebesar Rp 2,314 triliun.

Menurut jaksa, kedua terdakwa diduga terlibat dalam pemberian suap terkait proses penganggaran proyek e-KTP di DPR RI, untuk tahun anggaran 2011-2013. Keduanya juga terlibat dalam mengarahkan dan memenangkan perusahaan tertentu untuk menjadi pelaksana proyek e-KTP. (Khay)

Komentar Facebook

komentar

Baca Juga

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *