Headline

Mokodongan Resmi Dilantik Mendagri Sebagai Deputi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan

Mokodongan Resmi Dilantik Mendagri Sebagai Deputi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan

Manado, PilarSulut.com – Setelah lama ditunggu oleh masyarakat Sulawesi Utara (Sulut) terkait posisi Mantan Sekretaris Provinsi Sulut Ir Siswa Rahmat Mokodongan di pusat akhirnya terjawab sudah setelah secara resmi diangkat dan dilantik Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Cjahjo Kumolo sebagai pejabat baru Eselon IA Deputi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)Kementerian Dalam Negeri RI, Senin (27/02).

Ucapan selamat dan ungkapan rasa bahagia dari  berbagai kalangan masyarakat, kerabat, dan para pejabat di lingkup Pemprov Sulut pun terus mengalir kepada putra asli tanah Totabuan itu dengan berharap Aki Bintang, sapaan akrap masyarakat Totabuan itu terus sukses dan berkarya serta membawa nama harum daerah di tingkat nasional.

Sementara itu, Gubernur Sulut, Olly Dondokambey SE saat ditanyai wartawan soal hal dilantiknya Mokodongan, dengan senyum khasnya menjawab singkat dengan sinyal bahwa dirinya sebagai Gubernur Sulut sekarang ini telah membuktikan ucapannya waktu lalu dalam hal ‘menjamin’ posisi/jabatan Mokodongan di pusat.

“Kira kwa Gubernur pang badusta,” singkat Olly sembari becanda bersama wartawan di lobi Kantor Gubernur.

Oleh Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw melalui pesan elektronik WhatsApp (WA) group bersama Jurnalis Independen Pemprov Sulut (JIPS) bahwa, diakuinya (Wagub) bahwa hal itu memang dibuktikan oleh Gubernur Sulut (Olly Dondokambey).

“Sebagai Deputi infrastruktur perbatasan. OD (Olly Dondokambey) tuntaskan janji!,” tulis Kandouw.

Perlu diketahui, seperti halnya waktu sebelumnya tilah dikatakan oleh mantan Penjabat Gubernur Sulut, Soni Sumarsono yang juga sebagai Dirjen OTDA Kemendagri saat bertemu dengan JIPS, bahwa jabatan di Kementerian itu tidak lah semudah membalik telapak tangan, harus berproses sesuai mekanismenya dimana cukup banyak nomor antrian dari seluruh pejabat di Indonesia mengikuti prosesnya. (Khay)

Komentar Facebook

komentar

Baca Juga

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *