Banner Bawah Utama

Kesbangpol Sulut Akan Bubarkan Ormas Tak Beridiologikan Pancasila

Kesbangpol Sulut Akan Bubarkan Ormas Tak Beridiologikan Pancasila

Manado, PilarSulut.com – Keberadaan Ormas di Sulawesi Utra (Sulut) yang tidak beridiologikan Pancasila bakal di bubarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulut, dengan meminta kepada Kejaksaan yang merupakan sebagai Pembela Negara untuk mengajukan gugatan dan tuntutan pembubaran atas Ormas yang beridiologi lain selain Pancasila.

Hai itu dikatakan Kepala Kesbangpol Sulut, Evans Steven Liow, S.Sos MM kepada pilarsulut.com di Kantor Gubernur, Selasa (17/01) menyikapi terkait keberadaan Ormas di Sulut yang tidak beridiologikan Pancasila.

”Mengenai Ormas yang tidak berideologi Pancasila di sulawesi utara, kita akan minta segera di bubarkan. Kita kan ada bela negara. Kejaksaan itu bagian dari kita. Kita akan gunakan itu. Kita akan minta kepada mereka untuk gugat dan bubarkan,” tutur Liow.

Selain meminta kepada Kejaksaan, lanjut Liow, kita minta juga Kementerian Hukum dan HAM mengkaji, melihat dan memantau agar suapaya penghormatan kita kepada Pnacasila juga kepada Indonesia kita tidak langgar.

Sementara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sebelumnya mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan sanksi terhadap Ormas yang tidak bernafaskan Pancasila alias antipancasila.

“Kalau ada organisasi yang menolak Pancasila, itu proses dan mekanismenya kalau mengikuti UU yang sekarang ini ada proses peringatan proses pengadilan sampai keputusan MA (Mahkamah Agung). Saya kira pemerintah akan mencoba, mungkin penerapan sanksi dalam tanda kutip di ormas-ormas yang melanggar Undang-undang dan aturan yang ada,” ungkap Tjahjo kepada awak media beberapa waktu lalu.

Intinya, kata Kumolo, pemerintah tidak melarang dengan ada banyaknya ormas baik di tingkat kabupaten, kota, atau provinsi. Tetapi seharusnya undang-undang yang ada soal ormas, mengatur soal kebebasannya.

“Saya kira pemerintah mempunyai kewenangan memberikan keleluasaan masyarakat untuk membentuk ormas, tetapi juga seharusnya dengan UU yang ada diberikan kewenangan untuk memberikan peringatan kalau ada ormas yang antipancasila, memberikan sanksi kalau melanggar ketertiban,” ucap dia.

“Karena kalau mendaftar (ormas anti-Pancasila) asetnya itu aset Pancasila semua. Apalagi sekarang sudah pakai sistem online. Tapi kami tidak menghalangi masyarakat, UU ini perlu disinkronkan sama juga dengan UU teroris baru bisa aparat bertindak kalau bom sudah meledak, kalau sudah ada korban kan ini tidak fair,” beber Tjahjo.

Sebelumnya, Pemerintah berencana merevisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) Nomor 17 Tahun 2013. Tujuannya, agar sesuai perkembangan zaman dalam mengantisipasi ormas yang bertentangan dengan Pancasila. (Khay)

Komentar Facebook

komentar

Baca Juga

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *