Kenaikan Biaya Pengurusan STNK dan BPKB Hingga Tiga Kali Lipat Tuai Respon Negatif

Kenaikan Biaya Pengurusan STNK dan BPKB Hingga Tiga Kali Lipat Tuai Respon Negatif

Nasional, Pilarsulut.com – Kebijakan pemerintah menaikkan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) baik roda dua maupun roda empat hingga 2-3 kali lipat dinilai sangat memberatkan masyarakat. Wajar jika kebijakan kenaikan pengurusan itu mendapatkan respons negatif.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio‎ mengatakan, biaya pengurusan surat nomor kendaraan bermotor tidak bisa dimasukkan pendapatan Negara. Kecuali, kata dia kebijakan itu dibuat untuk pembangunan transportasi umum.

“Pemerintah jangan panik dengan menaikkan pajak-pajak konsumsi karena gagal di tax amnesty,” ujar Agus seperti dilansir Sindo, Senin (2/1/2017).

Dia mengingatkan, sebelum membuat kebijakan tersebut lebih baik pemerintah mengatasi kebocoran anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). Sebaliknya, bukan menempuh cara praktis dengan membebankan biaya tinggi kepada masyarakat.

“Jangan nyasar ke publik untuk gampangnya seperti kasus tax amnesty. Yang lakukan hanya yang di dalam negeri, sedangkan sasaran utama masih sangat minim,” ucapnya.

Kenaikan tarif baru pengurusan biaya kendaraan bermotor berlaku secara nasional didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas penerimaan Negara bukan pajak (PNBP). P‎eraturan ini dibuat untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2010 tentang Jenis dan tarif atas PNBP.

Dalam peraturan baru tersebut, terdapat penambahan tarif pengurusan, antara lain pengesahan STNK, penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan, dan surat izin serta STNK lintas batas negara. K‎enaikan biaya pengurusan surat-surat kendaraan mencapai dua hingga kali lipat.

Tarif baru yang akan berlaku secara nasional tersebut didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Peraturan ini dibuat untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Berdasarkan PP 60/2016 tarif baru mulai berlaku 6 Januari mendatang,” kata Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Brigadir Jenderal Polisi Agung Budi Maryoto, Sabtu (31/12/2016) lalu.

Peraturan lama mengatur biaya Rp 50.000. Dalam peraturan baru tarif berubah menjadi Rp 100.000. Sementara untuk roda empat, dari Rp 75.000 menjadi Rp 200.000.

Kenaikan cukup signifikan tersapat pada item penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) baru dan ganti kepemilikan (mutasi). Kendaran roda dua dan tiga yang sebelumya dikenakan biaya Rp 80.000 naiknya menjadi Rp 225.000. Kendaraan roda empat yang sebelumnya Rp 100.000 kini dikenakan biaya Rp 375.000.

Sumber: Sindo

Komentar Facebook

komentar

Baca Juga

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *