Perusahaan yang Tidak Daftar BPJS Bisa Kena Sanksi!

Manado, PilarSulut.com – Manfaat jaminan kesehatan bagi tenaga kerja dinilai sangat penting sebagaimana program dari Presiden RI Joko Widodo dalam jaminan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat seluruh Indonesia melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulut, Marsel Sendoh mengatakan salah satu tuntutan dari para tenaga kerja atau buruh pada aksi damai Kamis (29/09) pagi tadi dihalaman kantor Gubernur, menuntut pihak perusahaan agar memperhatikan dan mendaftarkan para buruh kedalam BPJS.

“Jadi itu ada dasar aturannya itu Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011, apabila ditemukan ada perusahaan yang tidak mendaftarkan para karyawan akan diberikan sangsi awalnya administrasi teguran bagi perusahaan tersebut,” terang Sendoh.

Lanjut Sendoh, sebelumnya juga sudah ada Momerendum of Understanding (MoU) antara pihak Disnakertrans Sulut, BPJS, Serikat Pekerja dan APINDO pada peringatan hari buruh yang lalu.

“Jika ditemukan harus dilaporkan kepada pengawas dan ke BPJS kemudian langsung ditindaklanjuti diwilayah masing-masing,” jelasnya.

Sebelumnya Kepala BPJS Cabang Manado, dr Greisthy Borotoding melalui Unit Hukum, Komunikasi Publik dan Kepatuhan, Ivana F Umboh bahwa pihaknya selaku yang bertanggungjawab di enam wilayah Kabupaten Kota (Manado, Bitung, Minahasa Utara, Sangihe, Talaud dan Kabupaten Biaro) juga tengah gencar-gencarnya bersama pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) dan istansi terkait lainnya untuk mensosialisasikan program JKN khususnga BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja yang juga telah melakukan MoU yang disaksikan oleh Kejari.

“Kami sebelumnya telah mengundang 160 badan usaha baik yang menunggak iuran pembayaran BPJS maupun yang sudah meregisrasi namun belum menindaklanjutinya membayar uang awal. Dimana sesuai pasal 17A, ayat 3-5 Perpres 19 Tahun 2016 dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali, peserta wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap yang diperolehnya. denda sebesar 2,5 % dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak,” terang Ivana.

Dikatakannya juga hal itu bukan bersifat ‘menodong’ namun merupakan aturan pemerintah untuk kesejahteraan kesehatan bersama. Mulai bulan September ini BPJS akan turun ke badan usaha bersama Disnaker dan Instansi terkait memberikan arahan sekaligus pembinaan, dan diberikan waktu selama 60 hari untuk badan usaha menindaklanjutinya.

“Jika tidak dilaksanakan dalan 60 hari maka, berkas badan usaha tersebut akan dilimpahkan secara hukum ke Kejaksaan,” ungkapnya. (Khay)

Komentar Facebook

komentar

Baca Juga

Bukan Hanya SMK Icthus yang Ditutup, Gubernur Olly: Sudah 8 Sekolah Bermasalah yang Ditutup

Manado, PilarSulut.com – Terkait penutupan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Icthus di Kota Manado oleh pee …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *