PILAR SULUT | cepat – akurat – bertanggungjawab Portal Berita Online Sulawesi Utara
Boltim, Pilarsulut.com – Sejak rapat paripurna pemberhentian mantan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sam Sachrul Mamonto, yang memilih maju di Pilkada Boltim 12 Oktober 2015 silam, posisi ketua DPRD mengalami kekosongan selama sembilan bulan.
Tak hanya ketua DPRD, dua posisi alat kelengkapan dewan yang dijabat secara ex-officio oleh ketua dewan pun mengalami kekosongan seperti ketua Badan Musyawarah dan ketua Badan Anggaran.
Akibatnya kinerja DPRD Boltim dinilai melorot. Sebanyak 17 rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang masuk program legislasi daerah (Prolegda) 2016 tak kunjung ditetapkan bahkan dua ranperda wajib sudah melewati tenggang waktu yakni Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
DPRD hanya mampu menetapkan sejumlah ranperda reguler seperti Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan LKPJ serta beberapa perda yang sudah dibahas tahun lalu.
Keterlambatan pengisian kekosongan kursi ketua DPRD disebabkan lambatnya proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Sachrul yang digantikan oleh Marsaoleh Mamonto. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) baru dilantik pada 14 Juni silam.
Sekretaris DPRD Boltim, Han Lolangion, mengatakan pengusulan nama calon ketua DPRD Boltim telah dilakukan beberapa hari setelah pelantikan Marsaoleh. “SK pengusulan nama calon ketua DPRD Boltim langsung kami bacakan di rapat paripurna pelantikan, lalu kami sampaikan ke gubernur melalui bupati,” bebernya, Minggu (10/7).
Katanya, DPD PAN Boltim mengusulkan satu nama yakni Ketua PAN Boltim Marsaole Mamonto untuk menduduki posisi ketua dewan. Pasalnya PAN pemilik suara terbanyak dalam pemilihan legislatif 2014 silam memiliki hak atak posisi tersebut. “Saya ketemu pak Marsaoleh beberapa hari lalu, informasinya pihak Kesbangpol Boltim dan PAN akan menjemput SK Gubernur di Manado pada Selasa lusa,” tegasnya.
Sekretariat DPRD sudah menyiapkan proses pelantikan yang akan dipimpin oleh ketua pengadilan negeri Kotamobagu. “Saat ini pun keluar SK, kita siap gelar pelantikan. Lebih cepat memiliki ketua DPRD, lebih baik,” tegasnya.
Dia mengakui adanya ketimpangan selama kekosongan kursi ketua DPRD Boltim. Pasalnya, para wakil ketua tak bisa mengeluarkan kebijakan yang strategis. “Saya berharap segera ada posisi ketua, sehingga ada sinkronisasi dengan Bupati. Selama ini memang diakui ada kendala, tanpa ketua dewan,” terangnya.
Sayangnya, Wakil Ketua DPRD Sehan Mokoapa Mokoagow saat dikonfirmasi melalui telepon seluler tak bisa dihubungi. “Kalau sudah ada SK Gubernur, kita langsung lakukan pelantikan. Tak ada yang hambat-hambat,” kata Politisi Partai Golkar tersebut beberapa waktu lalu.
Tak hanya itu, posisi ketua komisi III DPRD Boltim yang ditinggalkan oleh Jami Tine mengalami kekosongan selama dua bulan. Jemi yang di-PAW oleh PDIP diganti oleh Nasrudin Simbala.
Menariknya, posisi wakil ketua DPRD Boltim dari Partai Golkar yang dijabat Sehan Mokoapa Mokoagow pun tengah digoyang. Ketua DPD Golkar Boltim Sumardia Modeong yang terpilih awal tahun ini merasa lebih berhak daripada mantan ketua Golkar Boltim tersebut. **
