Banner Bawah Utama

Sanksi Tegas Menanti ASN dan Aparat Desa Yang Terlibat Politik Praktis

Sanksi Tegas Menanti ASN dan Aparat Desa Yang Terlibat Politik Praktis

PilarSulut.com, BOLMUT – Pesta Demokrasi 5 tahunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) sedang bergulir. Terlihat hiruk pikuk masyarkat mulai merasakan euforia jelang pilkada serentak pada 27 Juli 2018 ini.

Namun, tidak semua elemen masyarakat yang bisa ikut serta dalam pesta rakyat ini. Sebagaimana tercantum jelas dalam Undang-undang, bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparat Desa dilarang keras terlibat dalam politik praktis.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bolmut, Sarwo Edi Posangi, kepada sejumlah awak media ini, Rabu (10/01/2018) mengatakan bahwa sanksi tegas menanti ASN dan Aparat Desa yang terlibat dalam politik praktis.

“Sudah jelas aturannya ada di UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang memuat larangan bagi Aparat Desa dalam berpolitik praktis, serta UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang melarang ASN ikut serta dalam pagelaran politik praktis.” Terangnya

Pria asal Bintau ini menambahkan, didalam UU itu terdapat sejumlah sanksi bagi ASN dan Aparat Desa yang terlibat politik praktis dan sanksinya tidak ada yang ringan, melainkan sedang hingga berat.

“Sanksi sedang berupa penurunan pangkat/jabatan, sedangkan sanksi berat berupa pemecatan. Adapun ASN dan Aparat Desa yang terbukti terlibat, akan segera dipanggil dan di proses sesuai dengan aturan yang berlaku.” terang Posangi

Penulis : Jufri Makalungsenge

Komentar Facebook

komentar

About The Author

Baca Juga

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *