Banner Bawah Utama

RS Kinapit Tak Patuhi Permenaker Dan Pergub Sulut

RS Kinapit Tak Patuhi Permenaker Dan Pergub Sulut

Kotamobagu,PilarSulut.com – Perlindungan terhadap hak pekerja menyangkut upah telah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No. 1/1999 dan ditindaklanjuti oleh Peraturan Gubernur. Namun, berlapisan lapis perlindungan yang diberikan oleh Negara terhadap hak pekerja nyatanya hanya dianggap sepeleh oleh pelaku usaha, bahkan terkesan sejumlah pelaku usaha menerapak aturanya sendiri.

Ha ini dapat ditemui di salah satu perusahaan pengelolah Rumah Sakit (RS) Kinapit Kotamobagu. RS yang dikelolah pihak swasta ini, diduga tidak memberikan upah karyawannya sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP). Bahkan sangat jauh dari kewajaran yakni Rp750.000 per bulan.

Padahal standar Peraturan Gubernur (Pergub) Sulawesi Utara No.48/ 2017 UMP adalah sebesar Rp.2.824.286 yang berlaku sejak 01 Januari 2018.

Jumlah tersebut dinilai merugikan pekerja, karena dengan waktu kerja 7 (tujuh) jam setiap hari sejak Senin – Sabtu, jumlah upah yang diterima tentunya sangat tidak sesuai.

“Kecewa ada, hanya saja semua karyawan tidak berani menyampaikan ke pimpinan. Karena, jika melapor ke pimpinan kami diancam akan di pecat,” beber karyawan yang tidak ingin di namanya dikorankan, Kamis (11/1) kemarin.

Keterangan serupa juga disampaikan oleh perawat ruangan yang berinisial In. Ia mengungkapkan, bahwa upah yang diterima memang tidak sesuai.

“Kami terpaksa menerima saja, meski tidak sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Ada juga yang keluar atau berhenti karena gaji yang diterima sangat sedikit,” ungkapnya.

Terpisah Direktur Rumah Sakit Umum Kinapit Kotamobagu, dr Salmon Helweldery membenarkan hal itu. “Memang benar upah atau gaji karyawan seperti itu (tidak UMP), namun kedepan akan diusahakan bisa menyamai UMP Sulut,” kata Salmon.

Ditanya soal lamanya pembayaran upah sebesar Rp 750.000 itu, Salmon enggan memberikan keterangan. Katanya, Ia baru dipercayakan sebagai Direktur RSU Kinapit. “Saya tidak tahu manajemen sebelumnya. Pada intinya, kedepan akan disesuaikan dengan UMP Sulut,” ujarnya.

Diketahui, dengan upah sangat kecil ini, RSU Kinapit Kotamobagu tidak saja melanggar Pergub Sulawesi Utara. Namun, Undang-Undang Ketenagakerjaan, pasal 90 ayat 1, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dimana pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, baik upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten kota. Larangan tersebut menyangkut beberapa aspek hukum, baik perdata maupun pidana. Dari aspek hukum pidana, pengusaha yang membayar upah lebih rendah dari upah minimum merupakan tindak pidana kejahatan, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100 juta dan paling banyak Rp. 400 juta.

Dari aspek hukum perdata, kesepakatan dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian memperjanjikan upah dibawah upah minimum null and void atau batal demi hukum. (**)

Komentar Facebook

komentar

About The Author

Baca Juga

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *