Banner Bawah Utama

Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Kab/Ko di Sulut Masih Dibawa Standar, Tiga Pemda Poin Nol

Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Kab/Ko di Sulut Masih Dibawa Standar, Tiga Pemda Poin Nol

Manado, PilarSulut.com – Sungguh ironis dan perlu perhatian dari masing-masing kepala daerah dalam peningkatan standarisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Lingkup Pemda. Pasalnya bocoran yang diperoleh media ini, dari 15 kabupaten kota se-Sulut sebagian besar masih di bawah standar penilaian, bahkan ada tiga Pemda yang nilai LPSE-nya masih poin 0. Tiga Pemda yang LPSE nya masih poin 0, yaitu dua di daratan dan satu di kepulauan.

Pihak Pemprov Sulut, dalam hal ini Biro Infrastruktur dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sulut, yang dikonfirmasi mengaku LPSE di Lingkup Pemprov maupun kabupaten/kota terus dipacu.

“Saat ini masih ada daerah yang berada di bawah angka 5 dari standar pengadaaan barang/jasa secara elektronik, bahkan ada yang belum masuk dalam 17 standarisasi LPSE,” beber Karo Infrastruktur dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sulut Jemmy Ringkuangan AP MSi.

Ringkuangan berharap, pemerintah kabupaten/kota harus memberi perhatian lebih tehadap keberadaan LPSE, mengingat peran dan fungsi LPSE sangat strategis dalam mengawal proses pembangunan daerah.

“Fungsi LPSE bukan hanya sebatas pada proses lelang, tetapi jauh lebih luas, karena terkait dengan kualitas dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa serta kualitas pembangunan daerah,” ungkap birokrat muda dan handal di lingkup pemprov Sulut ini sembari menambahkan, pemerintah provinsi siap memberikan pendampingan kepada kabupaten/kota yang ingin membenahi sistem LPSE-nya.

Manurutnya rekomendasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI kepada sejumlah instansi vertikal di Sulut untuk memasukan data pengadaan baran/jasa melalui LPSE Pemprov Sulut manjadi indikator penting pada upaya peningkatan standarisasi dan akuntabilitas LPSE Sulut.

“Ya, ada beberapa instansi vertikal yang meminta admin kepada kita untuk pengadaan barang dan jasa tahun 2018,” jelas Ringkuangan.

Dirinya menyayangkan langkah-langkah yang dilakukan pemprov Sulut ini tidak dibarengi dengan kemauan pembenahan LPSE kabupten/kota, seperti ketidakhadiran pada pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) Barang/Jasa untuk kesiapan lelang tahun 2018 di lingkup pemerintah Pemprov Sulut dan kabupaten/kota pada Kamis (30/11/2017) yang menurutnya, menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan standar layanan pengadaan secara elektronik di Sulut.

“Padahal pelaksanaan sosialisasi ini sangat penting, tapi herannya banyak perwakilan daerah yang tidak ikut serta,” ketus Ringkuangan.

Terkait LPSE di Lingkup Pemprov Sulut, Ringkuangan optimis akan lebih baik. Yakni di awal tahun 2017 masih berada di bawah penilaian poin 5, namun berbagai pembenahan terus dilakukan sehingga dipastikan pada akhir tahun ini akan memenuhi minimal 15 standarisasi LPSE dari 17 item standar nasional LPSE yang dituangkan dalam Kepres nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Baran/Jasa Pemerintah. “Saya optimis minimal berada di poin 15,” ucap Ringkuangan.

Berikut 17 Item Standardisasi Nasionla Layanan Pengadaan Secara Elektronik :

1.Standar Kebijakan Layanan
2.Standar Pengorganisasian Layanan
3.Standar Pengelolaan Aset Layanan
4.Standar Pengelolaan Risiko Layanan
5.Standar Pengelolaan Layanan Helpdesk
6.Standar Pengelolaan Perubahan
7.Standar Pengelolaan Kapasitas
8.Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia
9.Standar Pengelolaan Keamanan Perangkat
10.Standar Pengelolaan Keamanan Operasional Layanan
11.Standar Pengelolaan Keamanan Server dan Jaringan
12.Standar Pengelolaan Kelangsungan Layanan
13.Standar Pengelolaan Anggaran Layanan
14.Standar Pengelolaan Pendukung Layanan
15.Standar Pengelolaan Hubungan Dengan Pengguna Layanan
16.Standar Pengelolaan Kepatuhan
17.Standar Penilaian Internal. (*/Khay)

Komentar Facebook

komentar

About The Author

Baca Juga

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *