Banner Bawah Utama

Bupati Bolmong Setujui 3 Ranperda Inisiatif DPRD Bolmong

Bupati Bolmong Setujui 3 Ranperda Inisiatif DPRD Bolmong

Bolmong,PilarSulut.com – Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolmong, kamis (18/08) kemarin mengelar rapat Paripurna Pembahasan Ranperda Inistiaf Dewan. pelaksanaan paripurna ini dilaksanakan usai penetapan perda persetujuan Pelaksanaan APBD 2015.

Bupati Bolaang Mongondow Adrianus Nixon watung, SH dalam sambutanya menyampaikan rapat paripurna DPRD Kabupaten Bolmong, sehubungan dengan penyampaian tanggapan dan pengantar rancangan peraturan daerah  yakni 3 ranperda inisiatif DPRD tentang tata cara pengadaan barang dan jasa di desa, ranperda tentang pembentukan peraturan Daerah Kabupaten Bolmong, dan ranperda tentang penanggulangan bencana.

Menurut Bupati  selaku pemerintah kabupaten Bolmong, menyetujui 3 rancangan peraturan daerah inisiatif dprd tersebut, untuk dibahas pada tahap selanjutnya. Bupati Mengatakan terhadap 3 ranperda inisiatif tersebut, saya akan memberikan masukan tentang maksud dan tujuan yaitu, ranperda inisiatif DPRD tentang tata cara pengadaan barang dan jasa di desa, mengacu pada peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa Pemerintah nomor 13 tahun 2013, tentang pedoman dan tata cara pengadaan barang dan jasa di desa,”Kata Bupati

“dan tentang pembentukan peraturan daerah Kabupaten Bolmong, memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis dalam rangka pembentukan produk hukum daerah, mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan, sehingga terwujud peraturan daerah yang memiliki kejelasan tujuan dan dapat dilaksanakan, serta berdaya guna dan berhasil guna,”

lanjutnya “Serta ranperda inisiatif DPRD tentang penanggulangan bencana, merupakan pedoman dan arahan yang sesuai dengan kebijakan Pemerintah daerah dan BNPB, terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara,”Ucap Watung.

Pejabat Bupati menilai Ketiga ranperda ini, sangatlah tepat untuk dijadikan landasan dan acuan, dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kabupaten Bolmong “Sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014 penyelenggaraan Pemerintahan dilakukan oleh DPRD dan Kepala Daerah, sebab kedua – duanya telah diberikan mandat oleh rakyat untuk menjalankan pemerintahan,”Ujar Watung.

Disamping itu juga Watung menyebutkan tentang perubahan organisasi perangkat Daerah (Orped) yang mengalami perubahan sesuai dengan PP Nomor 18 tahun 2016.

Dimana menurut Watung penataan Orped ini sesuai dengan rasional, proporsional, efektif dan efisien. Disamping itu sebagai tindaklanjut dari peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, serta dalam rangka mewujudkan pembentukan perangkat daerah yang sesuai dengan prinsip desain organisasi, “Penataan perangkat daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah,”Terang Watung.

Diakhir sambutanya Bupati menambahkan dengan rancangan peraturan daerah usulan pemerintah kabupaten Bolmong tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah kabupaten Bolmong, saya selaku pemerintah kabupaten Bolmong berharap kepada pihak DPRD kabupaten Bolmong, kiranya dapat mendukung dan menyetujui rancangan peraturan daerah ini, untuk dibahas pada tahap selanjutnya. (**)

Adapun Organisasi Perang Daerah (Orped) Pemerintah Kabupaten Bolmong sebagaimana yang ada pada grafis ;

  • Sekretariat daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan kriteria tipe
  • Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dengan kriteria tipe c;
  • Inspektorat daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan kriteria tipe a;

Dinas daerah kabupaten bolaang mongondow terdiri dari :

  • Dinas sosial dengan kriteria tipe a;
  • Dinas kesehatan tipe a;
  • Dinas pertanian tipe a;
  • Dinas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tipe a;
  • Dinas koperasi, usaha kecil dan menengah tipe a;
  • Dinas kelautan dan perikanan tipe a;
  • Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana tipe a;
  • Dinas pangan tipe a;
  • Dinas transmigrasi dan tenaga kerja tipe a;
  • Dinas perdagangan dan energi sumber daya mineral tipe b;
  • Dinas pendidikan tipe b;
  • Dinas pemuda dan olahraga tipe b;
  • Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang tipe b;
  • Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tipe b;
  • Dinas perumahan dan kawasan permukiman tipe b;
  • Dinas komunikasi dan informatika tipe b;
  • Dinas pariwisata dan kebudayaan tipe b;
  • Dinas perhubungan tipe b;
  • Dinas perpustakaan tipe b;
  • Dinas lingkungan hidup dan kehutanan tipe b;
  • Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa tipe c;
  • Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tipe c;
  • satuan polisi pamong praja tipe a;

Badan daerah dan Kecamatan terdiri dari :

  1. Badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah tipe a;
  2. Badan keuangan daerah tipe a;
  3. Badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan tipe b.
  4. Kecamatan dengan kriteria tipe a terdiri dari Kec. passi timur, Kec. passi barat, Kec. dumoga barat, Kec. sangtombolang, Kec. lolak, Kec. poigar, Kec. dumoga timur, Kec. dumoga utara, Kec. lolayan dan Kec. bolaang.
  5. Kecamatan dengan kriteria tipe b terdiri dari Kec. dumoga tengah, Kec. dumoga tenggara, Kec. dumoga timur, Kec. dumoga dan Kec. bilalang.

Komentar Facebook

komentar

About The Author

Baca Juga

Tinggalkan Komentar

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *