Banner Bawah Utama

Pemprov Sulut Bahas Persoalan Klasik Bunaken

Pemprov Sulut Bahas Persoalan Klasik Bunaken

Manado, PilarSulut.com – Menseriusi majunya Pariwisata di Bumi Nyiur Melambai, Pemprov Sulut menggelar Rapat koordinasi dan evaluasi (Rakorev) terkait Taman Nasional Bunaken (TNB) yang diprakarsai pemerintah provinsi (Pemprov) Sulut melalui Biro Sumber Daya Alam (SDA) pada Senin (18/7) siang hingga sore tadi. Dipimpin Asisten II, Sanny Parengkuan kembali lagi membahas dua persoalan klasik yang dinilai tidak pernah terselesaikan yakni soal pengelolaan retribusi dan sampah di TNB.

Parengkuan dalam pertemuan tersebut menanyakan kendala laporan perkembangan tentang para wisatawan yang berkunjung ke Bunaken terkait dengan pungutan retribusi, fasilitas hingga penanggulangan sampah.

“Kita harus mengevaluasi karena penting untuk perkembangan daerah pariwisata karena itu saya mintakan pada istansi-instansi terkait baik pemerintah dan swasta untuk bisa sama-sama proaktiv memberikan saran masukan serta keluhan apa yang terjadi dilapangan terlebih untuk TNB,”terang Asisten II.

Terlihat rapat yang berlangsung dari pagi hingga sore tadi belum bisa menentukan hasil akhir dari evaluasi karena masih akan dilakukan evaluasi terhadap peraturan daerah (Perda) retribusi dan penanganan pembersihan sampah. Sehingga oleh Asisten II pun meminta bagi para instansi terkait seperti Biro SDA, Dinas DKP, DisHub Kota Manado, serta pemerintahan Kecamatan Bunaken agar secepatnya dalam kurun waktu seminggu dari sekarang sudah menerima hasil laporan dan akan dilaporkan kepada pimpinan (Gubernur dan Wakil gubernur Sulut,red).

Melalui Kepala Biro SDA Provinsi Sulut, Frangky Manumpil mengatakan pihaknya tidak bisa menentukan siapa yang mempunyai kewenangan dalam mengelola TNB tersebut karena dibawahi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mempunyai UPT Balai Taman Nasional Bunaken (BTNB).

“Akan di evaluasi lagi karena semua ada aturan mekanismennya baik Perda dari Kota Manado, Pemprov dan KLHK termasuk PP 12 tahun 2014 tentang retribusi,”terang Manumpil.

Hadir dalam Rakorev tersebut, selain Biro SDA juga instansi terkait seperti Dinas Kelautan Perikanan (DKP), Dinas Pariwisata Sulut bersama instasi  Pemkot Manado dan BTNB Kementerian, Jasa Raharja serta pemerntah Kecamatan Bunaken. (Khay)

 

Komentar Facebook

komentar

About The Author

Baca Juga

Tinggalkan Komentar

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *