Banner Bawah Utama

Di Hadapan DPD RI, Wagub Minta Pusat Seriusi Daerah Perbatasan

Di Hadapan DPD RI, Wagub Minta Pusat Seriusi Daerah Perbatasan

Manado, PilarSulut.com – Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Wagub Sulut) Drs. Steven O E Kandouw meminta kiranya pemerintah Pusat memperhatikan daerah-derah perbatasan dengan negara luar di wilayah Provinsi Sulaweai Utara dimana Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara Philipina.

Permintaan Wagub tersebut disampaikan pada saat pertemuan  Uji Sahi UU Pengelolaan Kawasan Perbatasan yang digelar Komite 1 DPD RI yang dipimpin Wakil Ketua Komite l Benny Ramdhani dengan jajaran Pemprov Sulut, unsur Forkopimda Sulut, Wakil Bupati Sitaro Siska Salindeho dan dua personil Anggota Dekab Sangihe Helmut Hontong (Ketua Komisi 1) dan Merry Pukoliwutang  (Ketua Fraksi Golkar) di ruang rapat CJ Rantung Selasa (21/06) sore tadi.

Wagub secara lugas membeberkan berbagai permasalahan krusial di daerah perbatasan. Menurut Wagub, tiga Kabupaten di Nusa Utara yakni Kepulauan Sangihe, Talaud dan Kepulauan  Sitaro masuk lima besar daerah termiskin di Sulut.

“Dari 15 indikator kemiskinan dari BPS, seluruhnya dimiliki warga miskin di sana antara lain kurangnya tenaga dokter, air bersih, serta sandang, pangan dan papan. Singkat kata wilayah perbatasan kepulauan butuh perhatian serius,” beber Wagub.

Belum lagi terhadap akses  pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan masih sangat rendah bahkan tidak ada. Tiga Kabupaten Kepulauan ini lanjut Wagub memiliki fiskal rendah.

“APBD dari tiga Kabupaten ini di bawah 5 persen. Dengan kondisi ini, kita tidak bisa berharap lebih Pemda di sana bisa melakukan penetrasi maksimal terkait pengentasan kemiskinan,” kata Wagub.

Selanjutnya Wagub mengelaborasi permasalahan keamanan dan pertahanan di daerah perbatasan. Ia menyentil permasalahan penduduk yang dikenal Sangihe Philipina (Saphi) atau Philipina Sangihe (Phisang, dimana status kewarganegaraan sampai aekarang masih belum jelas.

Wagub juga menyinggung adanya anasir-anasir dari kelompok fundamentalis yang menjadikan wilayah perbatasan Nusa Utara sebagai pintu masuk maupun pintu keluar para teroris dan pemerintah pusat kurang serius mengatasi masalah tersebut.

Sebelumnya Benny Ramdhani mengungkapkan bahwa pertemuan ini merupakan reuni dengan Wagub Steven Kandouw karena pernah sama-sama duduk di DPRD Sulut selama tiga periode.

“Kami sudah beberapa hari berada di Sulut, dan kami sudah mendatangi jantungnya perbatasan di negara ini yakni di Kabupaten Kepulauan Talaud untuk memotret langsung kondisi wilayah dan kehidupan masyarakat di bumi porodisa, karena undang-undang yang ada belum mampu mengakomodir daerah perbatasan. (Khay)

Komentar Facebook

komentar

About The Author

Baca Juga

Tinggalkan Komentar

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *